Oleh : Ilham Zulfachri (Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas)
Dalam penyelenggaraan pemerintah pastinya sudah tidak asing lagi dengan istilah birokrasi. Birokrasi merupakan organisasi atau institusi besar tertentu yang memiliki misi, fungsi, proses, serta dampak yang signifikan terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Sebagai suatu lembaga dalam pemerintahan yang utama dan paling kuat, birokrasi berdasarkan pada keunggulannya seperti kapasitas pengetahuan, organisasi, dan kontrolnya, selalu menjadi instrumen dalam suatu pemerintahan dan administrasi. Birokrasi lebih terorganisir dan terkontrol, berorientasi pada ketertiban dan kerapian, mengutamakan pada pengetahuan, kapasitas, dan keahlian. Birokrasi akan menjadi baik ketika mampu diimbangi dengan fungsinya untuk melayani kepentingan publik secara luas, bebas dari perilaku dan tindakan korup, represif, dan kaku.
Setiap organisasi publik sejatinya menginginkan agar birokrasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut, birokrasi tentu akan berusaha untuk mengaplikasikan sejumlah prinsip dan nilai utama yang dimilikinya. Namun, dalam perjalanan untuk mencapai tujuan, terkadang birokrasi dapat menyimpang dari prinsip dan nilai yang dipegangnya itu sehingga birokrasi tersebut menyimpang, itulah dinamakan patologi birokrasi. Birokrasi yang menyimpang ini diakibatkan oleh sikap dan perilaku yang berlebihan dari para pejabat sehingga memunculkan berbagai macam respons dari individu dan masyarakat terhadap fenomena tersebut.
Patologi birokrasi menegaskan bahwa pejabat publik justru tidak menginginkan organisasinya maju karena mereka gagal untuk menjalankan fungsinya untuk melayani publik, dan pada akhirnya tindakan tersebut mencerminkan pola pikir pejabat yang hanya ingin memenuhi kebutuhan pribadi dirinya, bukan masyarakat menjadi tujuannya. Dampak patologi birokrasi bagaikan badai yang menerjang pelayanan publik. Masyarakat harus menanggung beban biaya tinggi, waktu yang terbuang sia-sia, dan energi yang terkuras dalam mengakses pelayanan publik. Kualitas pelayanan yang rendah dan ketidakadilan dalam akses menimbulkan frustrasi dan kekecewaan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah tergerus, memicu apatisme, dan partisipasi yang rendah.
Memerangi patologi birokrasi yang masih sering terjadi pada saat ini perlu kolektivitas yang kuat dari masyarakat untuk memonitoring penyelenggaraan birokrasi. Reformasi birokrasi menjadi senjata utama pada saat ini, hal ini dimaknai sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan, yang mengarah pada organisasi ( kelembagaan ), tata laksana, sumber daya manusia, kualitas pelayanan, akuntabilitas. Peran serta masyarakat untuk memerangi patologi birokrasi sangat dibutuhkan guna mendapatkan pelayanan dengan kualitas yang baik untuk masyarakat. Masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas, pemberi masukan, dan pelopor perubahan dalam suatu birokrasi. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa patologi birokrasi dalam pelayanan publik adalah masalah yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat. Dalam kesimpulannya patologi birokrasi dalam pelayanan publik adalah masalah yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat. Birokrasi yang lambat, korupsi, dan ketidaktransparanan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, serta mempengaruhi masyarakat terhadap pemerintah dan merusak legitimasi institusi pemerintah.
Memerangi patologi birokrasi bukan hanya tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama. Komitmen dan kerja sama dari semua pihak menjadi kunci untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Mari bersama-sama membersihkan birokrasi dari penyakit yang melekat dalam tubuh penyelenggaraan negara tersebut, demi terciptanya pelayanan yang optimal, adil, responsif, dan transparansi.
